Beranda > Umum > Mandiri ??? Why Not !!!

Mandiri ??? Why Not !!!

MEMBEDAH

WACANA KABUPATEN PESISIR atauKABUPATEN TASIK SELATAN ?

Asep Saepuloh – Kab.Pesisir

IFTITAH

Ada apa dengan Daerah Selatan ?

Ciamis selatan semakin kuat keinginannya untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri, salah satu langkah yang terakhir adalah membentuk Panitia Pemekaran Kabupaten Pangandaran – P3KP-nya.

Garut selatan atau yang dikenal Garselanya , sudah 3 tahun ini selalu terwacana pemekaran kabupaten selatan, bahkan setahun belakang mereka juga sudah membentuk Presedium Pemekaran Garut Selatan ( PPGS )

Tahun 2004 Tasikmalaya Selatan memanas karena permasalahan Penetapan Ibu Kota Kab. Tasikmalaya tidak jadi di Tasikmalaya Selatan,Warga Selatan merasa di hianati karena arogansi kebijakan politik yang menetapkan daerah lain sebagai ibu kota, yang akhirnya terwacana untuk membentuk Kabupaten Tasik Selatan, namun untuk Tasik Selatan belum sampai membentuk Panitia.

Mungkin melihat paradigma seperti itu. Eka Santosa anggota DPRD II – PDIP Jabar. Mewacanakan untuk pembentukan Kabupaten Pesisir , yang konon di amini oleh Wagub Jabar. Maka , wajar jika kalau timbul pertanyaan , ada apa dengan Selatan ini ?

Akar Permasalahan

Dilihat dari akar permasalahan antara, Ciamis, Garut dan Tasikmalaya mungkin agak sedikit beda . Kalau Garut dan Ciamis Selatan kalau dilihat wacana yang berkembang muncul kekecewaan karena merasa pembangunan dalam segala sektor tertinggal dari daerah lainnya.

Sedangkan untuk tasikmalaya sendiri di picu oleh tidak jadinya ibu kota , karena arogansi keputusan politik. Masalah ini berkembang ke arah Syu’udzon Politik orang Tasik Selatan, dengan pola pikir, melihat pola deplovlping distric centre atau pola pengembangan wilayah terkosentrasi pada satu titik.

Melihat akar permasalahan diatas, maka perlu di sikapi adalah ‘ Kenapa daerah-daerah selatan ingin memiliki daerah otonom sendiri ? Apakah keinginan tersebut sudah berdasarkan kalkulasi ( Politik, ekonomi , sosiala, dan Budaya ) yang matang ? atau hanya keputusan emosional saja ?

Timbulnya permasalah diatas mungkin perlu pemikiran yang lebih dalam. Apakah memang sistem pelayanan pemerintah yang unfair diaman pemerintah setempat tidak sensitif terhadap aspirasi masyarakat, dimana mereka merasakan tidak begitu di perhatikan. Atau kemampuan daerah dalam faktor manajemen pemerintahan belum optimal sehingga berkorelasi positif dengan kemampuan pengembangan pendapatan finasial untuk membiayai pembangunan didaerahnya.

Pemekaran Jalan yang terbaik ?

Adanya ide pemekaran atau pembentukan pemerintahan daerah baru, bukan solusi yang mutlak, karena perlu kajian atau studi kelayakan terlebih dahulu atas pertimbangan efektive dan efesiensi yang berdasarkan kepentingan umat.

Banyak faktor yang harus di pertimbangkan untuk melandasi atas ide pemekaran suatu daerah yang ujungnya pembentukan pemerintah daerah baru, diantaranya :

1. Harus Tahu Ketentuan untuk memekarkan suatu daerah

2. Mempunyai Tujuan Yang Jelas

3. Memenuhi Syarat-syarat Pembentukan Daerah

4. Mengetahui prosedure Pembentukan Wilayah baru

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah RI No.129 Tahun 2000 tentang “PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN KRITERIA PEMEKARAN,PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH “

ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia.

3. Pembentukan Daerah adalah pemberian statis pada wilayah tertentu sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kebupaten dan Daerah Kota.

4. Pemekaran Daerah adalah pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah.

5. Penghapusan Daerah adalah pencabutan status sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

6. Penggabungan Daerah adalah penyatuan Daerah yang dihapus kepada Daerah lain.

7. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah adalah forum konsultasi Otonomi Daerah di tingkat Pusat yang bertanggung jawab kepada Presiden.

T U J U A N

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui :

a. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

b. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;

c. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;

d. percepatan pengelolaan potensi daerah;

e. peningkatan keamanan dan ketertiban;

f. peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah.

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH

Daerah dibentuk berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :

a. kemampuan ekonomi;

1. Produk domestic Regional Bruto ( PDRB )

2. Penerimaan daerah Sendiri

b. potensi daerah;

1. Lembaga Keuangan

2. Sarana Ekonomi

3. sarana Pendidikan

4. Sarana Kesehatan

5. Sarana Transportasi dan Komunikasi

6. Sarana Parawisata

7. Ketenagakerjaan

c. sosial budaya;

1. Tempat Peribadatan

2. Tempat/kegiatan intitusi social dan budaya

3. sarana olahraga

d. sosial politik;

1. Partisipasi masyarakat dalam politik

2. Organisasi kemasyarakatan

e. jumlah penduduk;

f. luas daerah;

g. pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otinomi Daerah.

1. Keamanan dan Ketertiban

2. Kertersediaan sarana dan prasarana pemerintahan

3. Rentang kendali

4. Propinsi yanga akan di bentuk minimal telah terdiri dari 3 kabupaten dan atau kota

5. Kabupaten yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 kecamatan

6. Kota yang akan di bentuk minimal ada 3 kecamatan.

PROSESDUR PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH

Prosedur Pembentukan Daerah sebagai berikut :

a. Ada kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan

b. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

c. Usul pembentukan Propinsi disampaikan kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan dilampirkan hasil penelitian Daerah dan persetujuan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Propinsi dimaksud, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;

d. Usul pembentukan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian Daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan DPRD Propinsi, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;

e. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri DAlam Negeri dan Otonomi Daerah memprotes lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke Daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

f. Berdasarkan rekomendasi pada huruf e, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut;

g. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

h. Berdasarkan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

i. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul pembentukan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan Daerah tersebut beserta Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah kepada Presiden;

j. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapat persetujuan.

Prosedur Penghapusan dan Penggabungan Daerah :

a. Usul penghapusan dan penggabungan Daerah Propinsi disampaikan oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD Propinsi kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

b. Usul penghapusan dan penggabungan Daerah Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota melalui Gubernur kepada Pemerintah cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daera;

c. Sebelum suatu Daerah dihapus, masyarakat daerah tersebut diminta pendapatnya untuk bergabung dengan Daerah yang berdampingan dan yang diinginkan yang dituangkan dalam Keputusan DPRD;

d. Daerah yang akan menerima penggabungan Daerah yang dihapus, Kepala Daerah dan DPRD membuat keputusan mengenai penerimaan Daerah yang dihapus ke dalam Daerahnya;

e. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memprotes lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

f. Berdasarkan rekomendasi pada huruf e, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah meminta tanggapan para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dan dapat menugaskan Tim Teknis Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah ke Daerah untuk melakukan penelitian lebih lanjut;

g. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan saran dan pendapat secara tertulis kepada Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

h. Berdasarkan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, usul penghapusan dan penggabungan Daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

i. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usul penghapusan dan penggabungan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul penghapusan dan penggabungan Daerah tersebut beserta Rancangan Undang-undang Penghapusan dan Penggabungan Daerah kepada Presiden;

j. Apabila Presiden menyetujui usul dimaksud, Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan dan Penggabungan Daerah disampaikan kepada DPR-RI untuk mendapatkan persetujuan.

Pemerintah atas inisiatif sendiri, berdasarkan hasil penelitian, menyarankan agar suatu Daerah dihapus dan digabungkan ke dalam wilayah Daerah lainnya.

PEMBIAYAAN

Untuk kelalncaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikan pembentukan Propinsi yang baru dibentuk, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APBD Propinsi yang baru dibentuk, dibebankan kepada APBD Propinsi induk, berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Propinsi yang baru dibentuk, APBD Kabupaten/Kota yang masuk dalam wilayah Propinsi yang baru dibentuk dan dapat dibantu melalui APBN.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kabupaten/Kota yang dibentuk, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun APBD Kabupaten/Kota yang beru dibentuk, dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota induk, berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari Kabupaten/Kota yang baru dibentuk.

Segala biaya yang berhubungan dengan penghapusan dan penggabungan Daerah dibebankan pada APBN.

CLOSING

Hasrat untuk membentuk pemerintahan baru harus benar-benar muncul dari pertimbangan yang matang dari segala aspek, supaya pemekaran tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.Namun pemekaran juga bukan hal yang tabu atau dianggap Proses Kudeta , terhadap status Quo. Namun pemekaran di sini harus diartikan: suatu proses untuk optimalisasi pensejahteraan masyarakat lewat pendekatan system Otonomisasi daerah dalam rangkan akselerasi pembangunan daerah dalam segala bidang.

Karangnunggal, 28 April 2007

( Kajian Rutin ”KASSAT”)

Kategori:Umum
  1. eka wandar
    1 September 2009 pukul 14:53

    Mandiri / Mandiri itu jelas – jelas harga mati atau dari salah satu Judul lagu Grup Punk Jakarta “Bunga Hitam” yang berjudul “Mandiri atau Mati” dan mutlak dilaksanakan…

  2. Fabian
    5 Agustus 2010 pukul 11:20

    Saat ini pemekaran sedang d moratorium, tapi kedepannya ide pembentukan kabupaten tasik selatan harus melalui penelitian yang cermat, jg sampai menimbulkan permasalahan nantinya.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: