Beranda > Umum > Tanah Pangangonan Bukan Lagi Tempat Ngangon

Tanah Pangangonan Bukan Lagi Tempat Ngangon

Dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, luas areal tanah pangangonan disinyalir telah mengalami penyempitan, bahkan telah mengalami pergeseran fungsinya. Jika di zaman lampau, tanah ini masih sepenuhnya dibawah kendali pemerintah desa, dan digunakan sebagai tempat untuk mengangon (menggembala) hewan ternak. Namun kali ini, areal ini lebih banyak digarap oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan, bahkan sebagai areal untuk perumahan.

Hal ini menjadi keprihatinan salah seorang tokoh Presidium Pemuda dan Cendekiawan Tasikmalaya Selatan, Toha Mustofa SPdI (31). Dia menjelaskan, pengalihan fungsi ini secara langsung ikut mempengaruhi pola kehidupan masyarakat desanya. Jika di masa lampau, para petani peternak mempunyai cukup sarana pendukung untuk pengembangan peternakan. Alasannya kata dia,  karena dahulu masih ada lahan untuk menggembala ataupun areal untuk menyabit rumput. 

Namun kini paparnya, mereka menjadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pasokan pakan untuk hewan ternak mereka. Tak jarang katanya, mereka harus mencari rumput dari luar daerah. Antara lain dari areal perkebunan karet. Bahkan tak jarang pula katanya, mereka harus menyabit atau menggembala hewan ternak di areal tanah dan kebun milik orang lain. Dan hal ini katanya, tentu saja bisa memicu percekcokan diantara mereka.

Toha juga menduga, masalah tersebut sebetulnya bukan cuma terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Cipatujah. Tetapi juga katanya, mungkin terjadi di wilayah Jabar secara umum. Karena istilah Tanah Pangangonan itu menandakan sebuah istilah untuk daerah Priangan.

“Karena itu, idealnya Tanah Pangangonan ini agar difungsikan kembali sesuai dengan asal namanya, yakni sebagai tempat untuk mengangon. Tetapi yang saya lihat, pemulihan ini akan sangat sulit dilakukan. Bukan cuma karena  masalah sulitnya mengubah budaya masyarakat yang telah lama melekat. Tetapi, pemulihan fungsi Tanah Pangangonan ini, bisa saja memicu konflik dengan masyarakat yang telah lama menggarapnya,”katanya.

Dia juga berpendapat, pemulihan kembali fungsi lahan tanah pangangonan ini sebetulnya secara hukum menjadi kewenangan pemerintah desa. Karena memang katanya, tanah tersebut statusnya sebagai tanah milik desa. Artinya pihak Desa berhak untuk melakukan alih fungsi tersebut dari masyarakat sebagai penggarapnya.

“Tetapi kalau langkah ini dilakukan dengan serta merta, tentu saja akan memunculkan protes besar-besaran dari masyarakat. Kalaupun mau, bisa saja dilakukan secara perlahan dan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi. Agar masyarakat bisa memahami untung dan ruginya,”katanya. (kanjeng)

Kategori:Umum
  1. andri lukmansyah
    26 September 2009 pukul 19:42

    begitu donX.. artikelnya kaya aza nihh..
    Bangkitkan semangat anti penjajahan, Bangkitkan nyala apimu Tasela.
    LANJUTKAN!!

  2. andri lukmansyah
    26 September 2009 pukul 19:43

    sorry maksudnya artikelnya mkin kaya aza, gitchu gantiii…

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: