Beranda > Umum > Di Kecamatan Cipatujah, Biaya Pengukuran Tanah Dipersoalkan

Di Kecamatan Cipatujah, Biaya Pengukuran Tanah Dipersoalkan

Cipatujah- Pengukuran tanah saat ini tengah berlangsung di kecamatan Cipatujah. Namun, upaya ini mendapat reaksi dari berbagai tokoh pakidulan. Pasalnya, proses pengukuran tanah tersebut disertai dengan pungutan dengan dalih untuk membiayai para petugas lapangan yang melakukan pengukuran tersebut. Seperti dikemukakan oleh Toha Mustofa SpdI, tokoh Desa Bantarkalong Kecamatan Cipatujah.

Menurut Toha, biaya pengukuran tersebut ditetapkan berdasarkan SPPT. Masing-masing SPPT katanya dikenakan biaya sebesar Rp 5.000. Jika dihitung secara perorangan katanya, besar pungutan itu tidaklah besar.  Namun kalau dihitung secara kolektif, jumlahnya sangat fantastis.

“Bayangkan, satu desa Bantarkalong saja bisa mencapai ratusan juta Rupiah. Apalagi kalau satu Kecamatan Cipatujah yang mencapai 15 Desa, bisa puluhan milyar besarnya,”katanya.

Di Desa Bantarkalong saja kata Toha, terdapat sekitar 1.100 KK. Sedangkan, tiap KK katanya bisa mencapai hingga 5 buah SPPT. Biasanya penambahan SPPT tersebut katanya, timbul  karena adanya penambahan pemilik pasca pembagian tanah warisan milik satu keluarga.

“Terus terang, saya heran dengan adanya pungutan ini. Saya dengar, pengukuran ini sebuah proyek yang sudah dibiayai pemerintah. Jadi kenapa harus minta biaya lagi ke masyarakat,”katanya.

Di tempat terpisah, H. Sueb (55) tokoh masyarakat desa Padawaras mengakui hal serupa. Dia juga mengaku heran dengan adanya pungutan tersebut. “Saya yakin, ini semua berlaku di semua wilayah desa se Kecamatan Cipatujah. Jadi siapa yang mengkoordinirnya? Ini harus dijelaskan. Jangan semena-mena meminta pungutan pada rakyat,”katanya.

Sementara itu, Drs Tatang Bachtiar tokoh masyarakat sekaligus kades Karangnunggal berkomentar,  bahwa pengukuran tersebut harus dilihat dahulu siapa yang menyelenggarakannya. “Biasanya , kalau Prona (Proyek Nasional) dari BPPN, itu sudah ditanggung oleh negara. Kecuali formulir dan materai, bisa saja itu jadi beban pemohon. Tetapi kalau proyek pengukuran ini (di Cipatujah-red), saya tidak tahu, Prona atau bukan,”katanya.

Dia juga berkomentar, kalau proyek tersebut pada dasarnya harus dilakukan secara ransparan. Artinya, pihak terkait seharusnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, sehingga permasalahannya menjadi jelas buat rakyat.(kanjeng)

Kategori:Umum
  1. Uwaw
    3 Oktober 2009 pukul 15:06

    Setiap pungutan pasti menimbulkan berbagai macam tanggapan dan reaksi… yang diperlukan hanya : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ..

  2. 30 Juni 2013 pukul 19:06

    Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit
    and sources back to your blog? My blog is in the exact same niche as yours and my users would definitely benefit from a
    lot of the information you provide here. Please let me know if this alright with you.
    Appreciate it!

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: