Beranda > Umum > DEREGULASI DI DALAM PELAYANAN PUBLIK MUTLAK HARUS DILAKSANAKAN OLEH PEMDA KABUPATEN TASIKMALAYA

DEREGULASI DI DALAM PELAYANAN PUBLIK MUTLAK HARUS DILAKSANAKAN OLEH PEMDA KABUPATEN TASIKMALAYA

Oleh Drs. T Bachtiar

Seiring dengan menguatnya keinginan dan niat masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang berada di wilayah Tasik Selatan, untuk memisahkan diri atau melakukan Pemekaran Wilayah Otda Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Hal ini tentunya tidak terlepas dari  kegagalan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di dalam melayani masyarakat di wilayah selatan , yang berhubungan dengan pelayanan publik, baik pelayanan berbagai administrasi negara , kependudukan ,perijinan , pembangunan Infrastruktur dan lain sebagaianya.

Masyarakat Tasela merasa termarginalkan dengan perlakuan para inohong dari kota yang hanya membawa wacana perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik, selalu jadi komoditas para politisi didalam rangka meraih simpati , setelah itu mereka merasa ditingggalkan.

Hal ini tidak akan terjadi kalau Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya konsekuen terhadap amanah UU no 32 tahun 2004 dan PP 19 tahun 2008 serta PP 72 tahun 2005.

Didalam rangka melakukan pelayanan masyarakat Tasela menuju kearah pelayanan prima  Pemerintah kabupaten Tasikmalaya bisa mendelegasikan atau melakukan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sesuai dengan amanat PP 19 tersebut, berbagai pelayanan yang membuat ribet masyarakat bisa di tangani oleh kecamatan  sehingga institusi kecamatan lebih Berdaya, kewenangan pemberian idjin  Mendirikan Bangunan , Idjin Galian C  Idjin usaha dagang DLL  sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dengan mudah dan biaya yang murah , contoh yang terjadi selama ini Legalisir Fhoto Copy KTP saja harus Ke Dinas Kependudukan, yang jadi pertanyaaan buat warga yang ada di desa Cimanuk kecamatan  Cikalong , atau masarakat Ciheras yang ada di Kecamatan Cipatujah , Bojong Gambir , Culamega dan yang lainnya yang jauh dari kota?  Berapa ongkos yang harus mereka keluarkan? Belum lagi menyita waktu yang cukup lama dengan medan berat yang harus dilewati karena jalan BUTUT.

Pelayanan masyarakat adalah hak rakyat , bukan kewajiban rakyat namun kewajiban Birokrasi sebagai Pelayan Masyarakat ,rakyat adalah pemilik Negeri ini  jangan malah para BIROKRAT ber gaya  INOHONG jaman Walanda.

Didalam rangka pelayanan pembangunan sampai tingkat Pedesaan ada amanat PP 72 tahun 2005  dimana tertera pada pasal 68 ayat 1b.  Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% ( sepuluh per seratus) untuk dan dari retribusi sebagian diperuntukan bagi Desa,

Didalam ayat 1c bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima olehKabupaten /kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus )yang pembagianya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD), dan masih banyak hak-hak desa yang lainnya .

Apabila Peraturan Pemerintah tsb dilaksanakan secara Konsekuen, maka akan terwujud Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat  sampai tingkat akar rumput.

Dengan demikian masyarakat tidak menjadi berburuk sangka kepada Pemerintahan Kabupaten Induk karena mereka sadar akan porsinya masing-masing.

Tidak akan ada lagi pembangunan Infrastruktur yang di iming-imingi demi kepentingan POLITIK semata , jangan hal yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah  dilaksanakan seperti yang banyak kita denger Dana ASPIRASI  tapi malah yang di atur oleh UU dan PP  tidak dilaksanakan,

Masyarakat sering mendengar keterbatasan dana  di dalam rangka membangun sarana  dan prasarana , infrastruktur jalan Desa  yang butut  jawaban yang Klasik, tidak seperti pembelian MOBIL Dinas Inohong , banyak mondar mandir dengan merk dan Type yang  Menggiurkan , sehingga menjadi cibiran masyarakat karena dianggap “milaraan”.

Hal inilah yang selama ini dirasakan oleh warga  Tasikmalaya Selatan  apabila keadaan terus berlanjut  dan tidak segera diantisipasi dengan tindakan yang Legowo dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya , maka tidak menutup kemungkinan keadaaan makin memanas.

Demikian tulisan ini saya buat hanya sekedar saling mengingatkan, tanpa maksud mencari siapa yang salah, tapi mari kita luruskan, mari kita sama sama berjalan di dalam koridor dan aturan yang berlaku, tidak lain dan bukan karena saya merasa NKRI ini milik kita bersama.

Kategori:Umum
  1. Mohawk
    8 November 2009 pukul 19:04

    “Sudah selayaknya kecamatan harus diberi wewenang”
    “Sudah saatnya desa diberdayakan”
    bagaimanapun. ketidak puasan pasti selalu ada tapi yang seperti diatas menurut saya komentar sdr Tatang Bachtiar itu sudah mengacu pada UU dan PP. memang mau tidak mau Pemerintah daerah terutama pemerintah Kab. Tasikmalaya harus melaksanakan UU dan PP tersebut. terimakasih.

  2. Counter_Diskriminasi
    9 November 2009 pukul 17:09

    betul lebih baik dikasih ke infrastruktur daripada harus beli boil Dinas. lumayan aja biar masyarakat dapat menikmati jalan bagus.

  3. Tendi Hendiana Al-Faruk
    11 November 2009 pukul 11:04

    betul kang, jeng PD etah make plat beureum, tiidid…tiidid kituh mun kahalangan kunu dihareupna, rusuh meureun sigah namah. ka-marginalkeun pasti eunyana eta mah, sok we lah titenan ku sadayana, ya kang? pokona mah urang kidul hayu urang ngahiji “ka cai jadi saleuwi ka darat jadi sa logak” sanes kitu, nya heuueh (cek doel sumbang ieu mah).

  4. kangmusa
    16 November 2009 pukul 15:46

    Assalamualaikum,
    Saya benar-benar beruntung blogwalking kemudian menemukan blog ini,
    karena di sini saya menemukan banyak sekali ilmu baru.
    Dan semoga kunjungan saya ke blog ini membuka dan mempererat tali silaturahmi di antara kita.
    Salam Hormat,
    Kang Musa
    http://www.kang-musa.co.cc

  5. 26 November 2009 pukul 19:41

    Punten pang dugikeun ka bpa2 pamingpin…perhatoskeun lah warga TASELA teh,,,terutami pasilitas umumna,,,da panginten byar pajakmah sami2 keneh sdyanag…tapi pmi ninggal ku kaayaan sangat tdk sebandinglah..kantenan pmi ka palih singaparna meni leucir w eta jalan,,jigana kur kagores wungkul og meni langsung dihotmik eta jalan teh…tpi ari ka palih kidul terutama jln raya karangnunggal,,can katinggali cai hujan nyangkrung na jlan mah di antep w….

  6. ade brig mob
    2 Desember 2009 pukul 02:13

    wacana nya bagus lanjutkan, tapi untuk foto babinnya mana tidak kelihatan

  7. 27 Juli 2010 pukul 19:29

    DUH….kratif…..hebaaaaaaaaat kidul…..di antossssssssssss……ayeuna,tos turun ADD {Anggaran Di Didalahar}………….kade…..kontrol,kang………….tong ripuh wae urang kidul teh,ka kampungnamah…masya alloh…………jalan BAK,di pedalaman…..halau……….kumaha,kuwu-kuwu….damang kang

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: