Beranda > Umum > WASPADAI BRUTUS PEMEKARAN

WASPADAI BRUTUS PEMEKARAN

Oleh:
Drs. Tatang Bachtiar*

Seiring dengan perubahan paradigma pemerintah RI pasca reformasi dari tumbangnya regim Orde Baru, maka perubahan UU pokok pemerintahan juga mengalami perubahan. Pasca UU No 5 tahun 1974 sampai sekarang sudah mengalami perubahan 2 kali, hingga terbitnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah. Hadirnya beberapa produk hukum tersebut justru telah memicu tumbuhnya wacana pemekaran berbagai daerah di tanah air.
Kiranya menarik pernyataan Direktur Eksekutif Pusat Study Hukum dan Kebijaksanaan (PSHK) Aria Suyudi dalam diskusi bertema “Catatan Awal Tahun Kinerja Legislatif DPD” di Jakarta (Selasa, 10 Januari 2009) terkait terus merebaknya wacana pemekaran ini. Dia mencatat, bahwa dari total 62 produk Perundang-undangan yang disahkan oleh DPR RI pada tahun 2008 ada sekitar 30 macam UU yang terkait tentang pembentukan pemerintahan daerah baru. Kalau dihitung, dari tahun 1999 sampai bulan Agustus tahun 2008 lalu, sudah ada sekitar 191 daerah otonomi baru yang terbentuk, dengan perincian 7 Propinsi dan sekitar 153 Kabupaten serta sebanyak 31 Pemerintahan Kota.
Yang perlu kita waspadai, pemekaran wilayah ini di satu sisi, bisa menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks, dalam berbagai macam aspek. Mulai dari berkurangnya PAD karena terbagi dua antara Pemda yang lama dengan Pemda yang baru. Juga yang tak dapat diabaikan adalah berbagai pengeluaran biaya pembangunan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. Seperti, pembangunan kantor-kantor pemerintah dari mulai kantor Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Gedung Dewan, Gedung Dinas-dinas, serta berbagai macam Gedung Fasilitas Kantor Instansi Pemda. Ada juga pengeluaran menyangkut rekruitment pegawai baru yang tentu saja memerlukan biaya yang sangat besar.
Tak hanya itu, masalah pembagian aset dengan daerah induk yang dimekarkan juga cukup pelik. Seperti yang baru-baru ini terjadi antara Pemkot Tasikmalaya dengan moyangnya, Pemkab Tasikmalaya. Pelelangan asset Pemda tidak begitu mudah seperti keluarga mengobral barang rumah tangga, saat mau pindah rumah. Pada kasus yang pertama tentu ada lobby, konflik, rasionalisasi, dan lain-lain. Dampaknya, selain menimbulkan ketegangan urat syaraf, juga bisa menyita waktu kerja para birokrat dengan berbagai acara rapat perundingan pembagian aset tersebut.
Padahal ketimbang seperti itu, menurut hemat saya, lebih baik mengurusi kepentingan rakyat yang nota bene harus dilayani. Karena filosofi pemerintahan dunia modern saat ini, adalah menjadikan masyarakat sebagai core. Dan pemerintah dasarnya adalah public service, yang tugasnya melayani rakyatnya. Rakyatlah yang harus dilayani oleh pemerintah, karena pada dasarnya rakyat adalah pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bukan sebaliknya, seolah-olah pemerintah adalah tuan bagi rakyatnya. Paradigma ini salah, dan harus segera direformasi hingga ke akarnya..
Sekarang ini, bukan lagi zamannya Gobarnement Amtenar seperti di zaman Belanda. Tengok saja akar kata Republik yang berarti Re (kembali) dan Public (umum/rakyat). Ingat, seluruh kebutuhan lembaga Pemerintah, sampai menyangkut gaji dan belanja pegawai adalah hasil uang dari pajak yang dikumpulkan dari rakyat.
Sisi buruk pemekaran adalah bisa menimbulkan permasalahan munculnya egosentrisme daerah. Setelah pemekaran, semangat kedaerahan yang sangat kental ini biasanya mencuat. Suatu saat, pasti mewacana bahwa Bupati-nya, Wabup-nya, Sekda-nya, Ketua dan anggota DPR-nya, serta para pejabatnya harus orang asli dari daerah pemekaran. Ini dapat mengurangi wawasan kebangsaaan dan patriotisme sebagai satu tanah air Indonesia .
Masalah lain dari pemekaran adalah menyangkut fasilitas bagi para pejabat baru. Nantinya, mereka akan menuntut berbagai fasilitas atas nama kedinasan. Mulai dari  rumah dinas dan mobil dinas, yang tentu saja serba mewah. Pengeluaran biaya ini akan menyedot anggaran pemerintah daerah. Padahal, biaya tersebut alangkah lebih bermanfaaat apabila tertuju kepada sasaran “Kesejahteraan Rakyat.”
Wacana dan upaya pemekaran wilayah jangan hanya dijadikan sebagai tindakan dari wujud kekecewaan segelintir elite politik yang tersisih atau tidak dapat meraih posisi dan tempat terhormat sesuai yang di inginkan. “Brutus” seperti ini jelas harus kita waspadai, sebab nantinya hanya akan jadi biang kerok segala permasalahan di dalam sebuah pemerintahan daerah yang baru.
Yang harus kita ingat, perjuangan kita dalam pemekaran Tasela akan berbuah sebaliknya, kalau hal seperti itu yang menjadi dasar niatnya. Kita khawatir, nantinya rakyat akan tetap menjadi korban dan tetap termarginalkan. Karena pemerintah mereka sibuk memenuhi kelengkapan institusi Pemerintahan Amtenaar, bukan meningkatkan kesejahteraan
Dengan demikian, ada warning, bahwa visi dan missi pemekaran wilayah harus benar-benar untuk kepentingan peningkatan pelayanan masyarakat. Termasuk meningkatnya pelayanan administrasi negara seperti KTP, Perijinan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan hukum menjadi lebih mudah.
Disisi lain, infrastruktur umum, seperti jalan umum ini harus mengalami peningkatan. Nantinya, jangan sampai ada lagi murid sekolah nenteng sepatu karena jalan becek, jangan ada lagi murid nyebrang sungai pake rakit akibat tak ada jembatan. Poin ini harus menjadi dasar dari niat pemekaran wilayah yang kita perjuangkan itu. Jangan sampai wacana pemekaran hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik yang sesaat.
Yang harus dijelaskan adalah, wacana pemekaran biasanya dipicu akibat Pemda yang lama tidak berpikir dan bertindak kearah itu. Wajar saja kalau banyak wilayah yang berupaya memisahkan diri dari Pemda induknya, akibat ketidak-puasan atas kinerja pemerintah dan para pemimpin mereka.
Namun demikian -sekali lagi- harus diwaspadai bahwa pemekaran wilayah tanpa diiringi niat yang baik, belum tentu menjadi solusi bagi semua permasalahan yang ada. Bisa saja, setelah dimekarkan, sebuah pemerintah daerah keadaanya malah jauh lebih buruk. Ini akibat adanya “brutus-brutus” yang jadi pemimpin. Walaupun demikian, sebagai sebuah wacana, pemekaran harus tetap kita kobarkan. Dan khusus untuk Tasikmalaya Selatan, pemekaran adalah sebuah harga mati, karena permasalahan di Pemerintah Daerah Induknya sudah sedemikian akutnya. Kalau bagian tubuh Pemda ini ada yang sakit namun tak bisa juga diobati, jalan keluarnya adalah amputasi!  Wallahu a’lam.

Kategori:Umum
  1. Counter_Diskriminasi
    28 November 2009 pukul 07:29

    betapa hebatnya Pemkab TSM bila sanggup memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya… mempermudah segala sesuatu (perizinan) yang memang selama ini menjerimet dalam urusan tsb.
    mungkin kalo memang Pemkab dapat mengayomi dan mengerti ruang lingkup apa saja yang di inginkan masyarakat dengan tidak melihat golongan pasti tidak ada kekecewaan terhadap pemkab.
    sekarang tinggal brutus2 yang akan memancing di air keruh dengan visi dan misi kepentingan pribadi dengan mengatas namakan Tasela….hahaha “aku lah yang akan menginjak2 kalian. kalian akan terus menjadi budax ku” hahaha… bagaimanapun kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat… hahahaha..
    wahai saudara2 Tasela jangan terjebak dengan kepentingan, apalagi bisa disuap dengan ……(Rp)
    maka hati2lah terhadap semua ini….

    • al-faruk
      4 Desember 2009 pukul 08:37

      waspada dan jeli menilai dan menilik permasalahn pemekaran ini wajib hukumnya bagi warga tasela, namun apakah terasa indikasi kearah sana, maksudnya ‘pengusungan kepentingan personal’? apabila ada injak habis itu semua. saya setuju dengan anda.

  2. ahmad burnanudin, sp
    29 November 2009 pukul 01:47

    Komentar :
    Wacana tentang pemekaran tasik selatan sekarang sudah ramai mencuat ke permukaan, banyak yang pro tapi ada juga yang kontra itu wajar dalam suatu perjuangan. bermunculan nya pemekaran-pemekaran d daerah mulai timbul setelah terbitnya UU No.32 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Adanya wacana pemekaran tasik selatan dirasakan wajar karena selama ini pembangunan ke arah selatan dirasakan sangat sangat lambat di bandingkan daerah-daerah lain sedangkan sumber daya alam yang diambil dari tasik selatan keuntungannya sangat tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh masyarakat tasik selatan itu sendiri, itulah mungkin salah satu aspek mengapa tasik selatan menginginkan pemekaran. Tapi disisi lain terwujudnya pemekaran itu sendiri tidak segampang membalikan tangan meskipun pemekaran ini sudah di setujui oleh tingkat provinsi ataupun tingkat pusat, dibutuhkan proses waktu yang tidak sedikit untuk terlaksananya pemekaran tersebut terlebih Kab. Tasikmalaya sekarang ini sedang membangun suatu rumah sendiri yang cost ny tidaklah sedikit. Ada hal-hal yang sangat di kuatirkan yang sekarang muncul:
    1. Apakah wacana pemekaran ini terlalu dini untuk dimunculkan sekarang, disaat kab.tasikmalaya sedang mulai berbenah diri. Nantinya di khawatirkan pembangunan ke arah selatan semakin tidak diperhatikan.
    2. Apakah wacana pemekaran ini sudah mengakomodir BPD tiap-tiap desa diatas minimal 50%? Dihawatirkan nantinya timbul pro kontra yang akibat nya memperhambat pemekaran itu sendiri
    3. Apakah SDM kita sudah siap bekerja keras membangun tasik selatan ke arah yang lebih maju? Nantinya di hawatirkan pemekaran ini bukannya tasik selatan lebih maju tapi malah semakin terpuruk sebab satu-satunya aset paling besar yang dipunyai tasik selatan adalah SDA
    Itulah mungkin kekhawatiran kami sebagai warga biasa di tasik selatan yang mudah-mudahan kekhawatiaran itu tidak terjadi. Saran dari kami ikatkan lah dulu rasa tali persaudaraan diantara kita, tanamkanlah dalam diri kita kejujuran dan hormatilah hasil musyawarah dan mufakat sesuai dalam sila ke 4 Pancasila.
    Semoga pemekaran tasik selatan cepat terwujud dengan suatu itikad baik.

    Wassalam
    GIBAS TASIK SELATAN CINTA DAMAI

    • al-faruk
      4 Desember 2009 pukul 08:41

      saya setuju dengan anda!
      sejauh mana persiapan pemekaran ini????
      justru yang paling saya khawatirkan jangan-jangan ‘kab. tasela’ nasib’a lebih buruk dari yang sekarang nantinya.
      kabarnya ada presidium tandingan, atau apalah yang pastinya saya pun tak tau pasti adanya itu, jika itu benar adanya ini merupakan indikasi buruk.

  3. DErrida Jacques
    4 Desember 2009 pukul 21:55

    siapa bilang potensi satu-satunya di Tasela cuma SDA?
    Anda belum tau aja, orang Tasela itu banyak yang puluhan tahun jd dosen di USA. Anda heran ya? makanya gaul dong. Jadi warga tasela jangan inferior, gimana mau berjuang, diri sendiri aja udah minder.

    • al-faruk
      5 Desember 2009 pukul 12:27

      wah baru tau nih, wah ga gaul bangt ya aku.
      wah kita bukan minder cuma takut aja tujuan ngga kesampean, bukan pesimis.

    • 1 Maret 2012 pukul 13:23

      Btl gan warga tasela harus pd & mandiri sprti daerah lain mari kita berjuang demi kemajuan tasela smg sukses tuk pemekaran tasela

  4. 1 Maret 2012 pukul 13:15

    Tasela smg sukses untuk mandiri seperti daerah lain saya sangatlah mendukung untuk pemekaran

  5. 1 Maret 2012 pukul 13:18

    Berjuang dan berjuang teruslah brjuang jangan d tunda sebulum daerah kita hancur

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: